Center for Regional Information and Studies (PATTIRO)
Think Tank in Jakarta, Indonésia
Jl. Mawar, Komplek Kejaksaan Agung, Blok G-35 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520, Indonesia
Center for Regional Information and Studies (PATTIRO)
PATTIRO is a research and advocacy organization established on April 17, 1999 and has been working in more than 17 provinces and 70 regencies throughout Indonesia. During this period, PATTIRO has been focusing its attention on local governance issues, particularly in decentralization issues. Through its works, PATTIRO tries to encourage the realization of good, transparent, and equitable governance in order to create social justice for all of Indonesian people.
Besides actives in conducting research, PATTIRO also provides technical assistance to the government. In addition to that, PATTIRO ... see more
Besides actives in conducting research, PATTIRO also provides technical assistance to the government. In addition to that, PATTIRO ... see more
Fields of study: Public Policy, Governance & Transparency
Catalogue
20 results.
-
Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi Perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor...
-
Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi Perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor...
-
Dengan dukungan dari Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyara...
-
Untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untu...
-
PATTIRO atas dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat ...
-
Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyediakan lebih banyak ruang dan otoritas kepada desa untuk lebih mandiri. Setelah pemerintah mensahkan undang-undang tersebut, setiap desa d...
-
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang, kita dihadapkan pada dua pasangan Calon. Keduanya telah ditetapkan secara resmi sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Preside...
-
Policy brief Center for Regional Information and Studies • 2014 Cambodja • Indonésia • Malásia • Filipinas • Tailândia
Bahasa Indonesia
Dalam Global Peaceful Index (GPI) Report 2013, Indonesia menduduki peringkat ke 54 negara terdamai dari 162 negara di dunia, dengan skor 0.1879. Peringkat Indonesia cukup tinggi dibandingkan 4 negara ... -
Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yan...
-
Laporan Ringkas Hasil Studi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di 6 Provinsi, 6 Kabupaten, dan 5 Kementerian DownloadDalam rangka pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (selanjutnya disebut, PUG) yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Perencanaan dan Penganggaran Re...
-
Tanggapan Atas Kebijakan ‘Pembiaran' Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DownloadPada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga ...
-
Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupat...
-
Laporan analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 mengetengahkan analisis terhadap APBD dalam sektor kesehatan. Misalnya analisis terhadap kondisi status gizi bayi di NTB menghasilkan hal sbb: ...
-
Menyikapi realita penggunaan anggaran APBD Lombok Barat sejak tahun 2010 – 2013, terdapat banyak hal yang perlu dianalisa dan dikaji bersama dengan harapan bahwa dalam penggunaannya, anggaran pendapat...
-
Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Dompu telah melakukan tahapan perencanaan anggaran dengan mengacu pada aturan yang ada, hal ini bukan berarti perenca...
-
Survey dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuesioner dengan mengambil populasi pada jumlah kunjungan pasien di 18 puskesmas pada tahun 2012. Penyusunan kuesioner diambil dari Piagam Warga (citiz...
-
Salah satu isu kesehatan yang wajib mendapjangkarat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Manokwari; adalah promosi layanan kesehatan gratis, khususnya JAMPERSAL dan Layanan untuk penderita peny...
-
Mengembalikan Hak Umat: Pengalaman Nahdliyyin Center Pekalongan dalam Membangun dan Memberdayakan Komunitas DownloadPeran Nahdlatul Ulama menjadi sangat penting melakukan advokasi, mendampingi umat mengakses layanan publik dan memberi kontrol kepada umara (pemerintah) yang ada. Gerakan yang diusung oleh Nahdliyyin ...
-
Program pemberian pupuk bersubsidi telah dimulai sejak 1970-an, namun sampai sekarang, petani sebagai penerima manfaat program ini masih kesulitan mengaksesnya. Petani kerap menemukan pupuk langka, ha...
-
Pendidikan menjadi bagian yang tidak terlepaskan bagi upaya sadar pencapaian manusia terhadap kesejahteraan dan kemakmuran. Pendidikan menjadi persyaratan yang mutlak mesti ada apabila sebuah bangsa, ...